Ketua Pokjawas Madrasah Selaku Sekretaris KPA Ikuti Rakor BAN S/M Tingkat Prov. Sulbar
Rakor BAN S/M Libatkan Sejumlah Instansi Dan Lembaga se Sulbar

By Administrator 30 Jun 2020, 14:43:34 WIB | dibaca 502 kali Umum
Ketua Pokjawas Madrasah Selaku Sekretaris KPA Ikuti Rakor BAN S/M  Tingkat Prov. Sulbar

Keterangan Gambar : Ketua Pokjawas Madrasah Kemenag Polman Afdal Syarif, S.Ag, M.Pd.I. saat ikuti rapat kordinasi BAN S/M Tingkat Prov. Sulbar, Selasa 30/06/2020.


AFDAL SYARIF, Ketua Pokjawas Madrasah Kemenag Polewali Mandar selaku Sekretaris KPA Polewali Mandar turut mengikuti Rapat Koordinasi Virtual BAN S/M. Rapat Kordinasi Virtual BAN S/M Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, bersama BAN-S/M PROV. SUL BAR, LPMP, DINAS PENDIDIKAN, PROVINSI DAN KABUPATEN, KEMENTERIAN AGAMA SULBAR DAN KABUPATEN, SERTA KPA SESULAWESI BARAT.

Rapat yang berlangsung melalu aplikasi ZOOM pada hari Selasa, 30 Juni 2020 nulai pukul 08.30 hingga sore pukul 17.00. Para pembicara yang tampil Perwakilan LPMP, BAN S/M Sulbar . Diantara catatan yang dapat direnungkan bahwa S/M harus lebih siap dalam meningkatkan pelayanan pendidikan seiring dgn perubahan dan peningkatan regulasi akreditasi melalui IASP 2020. yang bermuara pada kulitas pencapaian SNP. Salah satu regulasi yg mendasar tentang syarat sekolah atau Madrasah dapat  di akreditasi adalah Kepala Madrasah harus memiliki sertifikat CAKEP atau paling tidak  memiliki sertifikat penguatan Kepala Madrasah.

Khusus untuk  Polewali Mandar hanya ada satu madrasah yg bisa diajukan untuk Pilot Projek akreditasi tahun 2020 ini. Hal ini disebabkan  Kepala Madrasah tidak memiliki sertifikat penguatan Kepala Madrasah.menanggapi hal itu, Afdal Syarif sebagai Ketua Pokjawas madrasah menegaskan dalam keterangannya kepada penulis “Oleh karena itu, kami ditingkat Pokjawas Polman mendorong agar dalam waktu dekat ini akan berupaya melaksanakan pelatihan kompetensi penguatan Kepala Madrasah secara  online.

Persyaratan akreditasi yang sangat ketat ini akan berdampak pada kualitas pendidikan khususnya pendidikan madrasah yang dominan madrasah swasta yang para kepala madrasahnya belum memiliki sertifikat CAKEP atau Sertifikat Penguatan sebagai Kepala Madrasah. Madrasah Swasta yang Kepala madrasahnya juga swasta perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Kanwil Kemenag Sulawesi Barat dan Kepala Kemenag Kabupaten se-Sulbar.

Terkait dengan persyaratan tersebut, khususnya bagi kepala madrasah harus memiliki sertifikat cakep/penguatan kepala madrasah, Afdal Syarif yang merupakan Ketua Pokjawas Madrasah Polman mewanti-wanti jajarannya, para pengawas untuk segera mendata kepala madrasah untuk mengetahui berapa kepala madrasah yang sudah memiliki sertifikat cakep/penguatan, dan berapa yang belum, serta mendata madrasah mana saja yang akreditasinya berakhir tahun 2020 ini. Hal ini dimksudkan, agar kita memiliki data base kepala madrasah yang akan diajukan untuk mendapatkan kesempatan diklat online penguatan kepala madrasah dan menaruh harapan yang besar kepada BDK, Kepala Kantor Kemenag, Kepala Kanwil Kemenag untuk memfasilitasinya.

Menurut Afdal Syarif mengutip penjelasan yang disampaikan oleh Dr Husain dari BAN S/M bahwa ada 5 Indikator Compliance Mutlak bagi sekolah/madrasah semua jenjang untuk dapat diakreditasi yaitu: *SEKOLAH/MADRASAH TELAH MEMILIKI IZIN OPERASIONAL YANG DIBUKTIKAN DENGAN TELAH MENGUNGGAH DI DAPODIK. *KEPALA SEKOLAH/MADRASAH MEMILIKI SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH. *SEKOLAH/MADRASAH PERNAH MELULUSKAN SISWA. *SEKOLAH/MADRASAH MENYELENGGARAKAN ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN SESUAI KURIKULUM NASIONAL. *SEKOLAH/MADRASAH MENYELENGGARAKAN SELURUH MATA PELAJARAN YANG DIWAJIBKAN SESUAI KURIKULUM NASIONAL DI SELURUH KELAS.

Menanggapi hal tersebut, Afdal Syarif selaku Ketua Pokjawas Polman bersama seluruh pengawas madrasah di semua jenjang akan melakukan pembinaan ke madrasah binaan dengan menggunakan format pembinaan yang isinya sama dengan instrument penilaian pada akreditasi sekolah madrasah, memperhatikan regulasi akreditas melalui IASP (Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan). Langkah ini dilakukan sebagai upaya menggenjot kesiapan madrasah menyongsong akreditasi S/M.

Pada bagian lain disebutkan bahwa Penyusunan Instrumen Akreditasi baru ini menerapkan pendekatan baru dalam penilaian akreditasi sekolah/madrasah yaitu dari compliance menunju performance. Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan akreditasi ini mutlak diperlukan sebagai bagian penting dari upaya BAN-S/M sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk ikut ambil bagian dalam mendorong continous improvement, yaitu perubahan akreditasi Sekolah/Madrasah ke arah yang lebih baik. Akreditasi pada akhirnya tidak bergantung pada pemenuhan aspek yang bersifat administratif, tetapi akan difokuskan pada penilaian Sekolah/Madrasah pada pemenuhan mutu yang lebih substantive. (Ahmad F/Arok Alkafy)


Download File : Screenshot_2020_0630_153532_compress97.jpg



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Berita Foto

Daftar Agenda

Jejak Pendapat

Bagaimana Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar?
  Biasa Saja
  Baik
  Ramah
  Memuaskan